Setelah Honorer, Pemda Bangkep Sasar Perangkat Desa agar Terlindungi

LUWUK, LUWUK POST-Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) berencana akan melindungi seluruh perangkat desa dengan mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Moh Aris Susanto mengatakan, langkah tersebut akan dilakukan pada tahun 2022, karena pada tahun 2021 yang tinggal sebulan lagi, mereka baru bisa mendaftarkan tenaga kontrak atau tenaga honorer yang jumlahnya sekira 2.300 orang. “Di tahun 2022 seluruh pemerintah desa dan BPD akan kita daftarkan,” tuturnya, Kamis (17/12).

Tidak itu saja, Pemda Bangkep juga akan mengupayakan untuk mendaftarkan masyarakat yang statusnya bukan penerima upah. “Kita rencanakan tiap desa itu minimal ada 10 orang yang ikut serta, ini juga berhubungan dengan misi ke enam Pemda,” terang Aris yang juga menjabat sebagai Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bangkep, itu.

Saat ini, menurut Aris, mereka tengah merancang Peraturan Bupati terkait BPJS Ketenagakerjaan, dan tentunya setelah Perbup tersebut keluar, akan dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.

“Nah isi dari MoU itu seperti apa, sesuai dengan regulasi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, dan tentunya sesuai dengan keinginan Pemda Bangkep juga, karena Perbup kan tidak mengatur hal teknis, nanti di MoU itu ada perjanjian,” ungkapnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Luwuk, Sahid Wahid kembali menegaskan, pentingnya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi seluruh pekerja honorer yang ada di Bangkep, begitupun dengan perangkat desa dan masyarakat nantinya.

“Karena peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2020 Kabupaten Bangkep itu sudah ada secara garis besarnya, namun secara teknis akan dirumuskan di MoU nantinya,” pungkasnya. (gom)