Suara Pedagang Kecil Akhirnya Didengar, Kebijakan Baru PPKM Banggai Perpanjang Waktu Operasional

LUWUK, LUWUK POST- Lega. Hal inilah yang dirasakan oleh pedagang dan penggelolah usaha yang ada di Kota Luwuk, usai mengikuti rapat evaluasi penanggulangan Covid-19  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, Selasa (10/8/2021).

Rapat yang dihadiri oleh Bupati Banggai, Ir H Amirudin Tamoreka bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pimpinan DPRD Banggai, Perwakilan Aliansi Mahasiswa Kabupaten Banggai (AMKB), Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Banggai, Perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL), Wahana Bermain serta pemilik usaha kecil dan mikro ini menyimpulkan beberapa poin terkait penyusunan surat edaran yang menjadi tindak lanjut dari instruksi nasional perpanjangan PPKM sampai 23 Agustus 2021.

Salah satu poin yang menjadi perhatian penting dimana terjadi perubahan yang signifikan dari kebijakan sebelumnya, adalah pelonggaran waktu berdagang dan mengelolah usaha, yang diperpanjang hingga pukul 20.30 Wita dari yang sebelumnya hanya sampai pukul 17.00 Wita.

“Ini merupakan suatu kesyukuran bagi kami, karena kebijakan sebelumnya sungguh memberatkan teman-teman PKL, kami coba buka siang, tetapi tidak dapat untung sama sekali, malah rugi dari sisi modal usaha. Ini merupakan sebuah solusi, walaupun kami sebenarnya menginginkan waktu yang lebih lama. Kami akan berkomitmen untuk selalu mematuhi Prokes,” ujar Ketua Asosiasi PKL Lalong, Irwan Datu Adam.

Perubahan tersebut merupakan respon pemerintah terhadap  hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), massa aksi yang terdiri dari Mahasiswa, PKL dan Pemilik UMKM dengan DPRD Banggai beberapa waktu lalu (5/8), setelah dua kali melakukan demonstrasi, masing-masing di Kantor Bupati Banggai (30/7) dan di Kantor DPRD Kabupaten Banggai (2/8).

Sebelumnya, Rifat Hakim mewakili PKL dan kawan-kawan mahasiswanya, mengajukan rekomendasi untuk memperpanjang waktu berdagang hingga pukul 23.00 Wita karena pertimbangan sektor ekonomi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat kelas menengah ke bawah, tetapi berjanji untuk selalu menjaga protokol kesehatan (prokes) dan bersedia dikenakan sanksi jika melanggar, tetapi menurut Rifat, Pemda hanya selalu menekankan pada prokes yang mereka pun menyepakatinya, tetapi tidak mengakomodir waktu mencari nafkah yang lebih lama.

Disamping poin terkait perpanjangan waktu berjualan, Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka merespon pula poin RDP yang lain. Beliau menyatakan, untuk validasi data sudah ia tekankan ke OPD-OPD terkait, jangan ada data yang ganda, dimana yang bersangkutan terdaftar di dua jenis bantuan sekaligus. Ia juga mengarahkan jajaran untuk menindaki petugas yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak humanis.

“Silahkan pergunakan dana refocusing APBD untuk pengadaan obat-obatan bagi pasien covid-19 dan pengadaan vitamin untuk menjaga imunitas masyarakat terutama tenaga kesehatan,” imbuhnya

Rifat mengingatkan perihal anggaran dan upaya penanganan Covid-19 agar bukan cuma menggalang persatuan, tetapi juga kejujuran. “kita tahu bersama luka lama korupsi bansos dan beberapa kejadian yang serupa masih membekas, sehingga saya tekankan kembali soal kejujuran, karena masyarakat perlu tahu arah penganggaran dana Covid-19 yang masih berbanding terbalik dengan kinerja Satgas Covid-19,” tegas Rifat.

Kawan-kawan masa aksi yang diundang, lewat hasil RDP yang telah disepakati sebelumnya meminta Pemda mengakomodir keringanan biaya pendidikan, karena notabene penghasilan orang tua mahasiswa juga terdampak akibat kebijakan PPKM.

Menjawab permintaan itu, Rektor Universitas Tompotika (Untika) Luwuk, Musdar Amin berujar, untuk Untika sendiri sudah ada pemotongan biaya pendidikan, dan juga biaya pendidikan di Untika masih terbilang rendah. Mengenai bantuan pelaksanaan kuliah daring bagi mahasiswa, ia menunggu keputusan dari Yayasan.

“Ada beberapa tuntutan dan hasil RDP yang belum terjawab, salah satunya terkait kinerja Satgas Covid-19 Banggai. Sebenarnya apa penyebab utama angka Covid di Banggai naik disaat daerah yang lain turun, padahal sudah didukung dengan banyaknya anggaran. Apa masyarakatnya? OPD nya atau apa? Sehingga kita bisa tahu akar permasalahan dari penambahan kasus Covid-19,” ungkap Rifat Hakim kepada pewarta pasca pertemuan. Ia menyayangkan sikap forum yang tidak merespon pertanyaannya itu sama sekali. (abd)