Ketua Pansus Temuan BPK RI, DPRD Banggai Kepulauan, Irwanto IT. Bua.SALAKAN, LUWUK POST-Panitia Khusus (Pansus) Temuan BPK RI, DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep) pada rapat awalnya, Senin (7/2) memutuskan akan mulai bekerja. Langkah awal penelusuran akan dimulai dengan mengundang Inspektorat, pekan depan.
“Kesepakatan rapat awal tadi, kita akan mulai bekerja pekan depan, dengan mengundang Inspektorat,” kata Irwanto IT. Bua yang baru saja didaulat sebgai Ketua Pansus, pada penetapan Komposisi kepanitian pekan lalu.
Iwan, sapaan Irwanto IT. Bua mengatakan, tujuan pihaknya mengawali langkah dari Inspektorat, jelas, untuk memperoleh data valid terkait sumber, pihak terlibat, dan nominal temuan temuan tiap tahunnya.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh Iwan dan pihaknya, total temuan disinyalir mencapai Rp 96 Miliar, terhitung sejak Bangkep masih beribukota di Banggai Laut.
Olehnya, untuk memastikan itu, pihaknya akan mengumpulkan data lengkap terlebih dahulu dari Inspektorat. Selanjutnya data akan di konfirmasi ke pihak-pihak yang tercatat punya keterlibatan dalam temuan.
“Kita yakin inspektorat mengangtongi semua data terkait temuan itu,” ucap Ketua Fraksi Golkar Bintang Persatuan itu.
Iwan merasa perlu menjelaskan bahwa pembentukan Pansus, semata-mata berorientasi pada pengembalian temuan. Mengingat belum adanya upaya dari pihak eksekutif untuk melakukan itu.
Namun demikian, jika dalam progresnya kedepan ditemukan adanya pihak yang main-main atau berkeberatan melakukan pengembalian, maka Pansus tidak akan segan-segan menindaklanjuti ke ranah hukum.
“Dalam progresnya nanti, ada pihak yang mencoba main-main, tidak mau mengembalikan, pansus tidak akan segan-segan menindaklanjutinya ke ranah hukum,” tegasnya.
Iwan menandaskan bahwa sikap tegas pansus sudah menjadi komitmen awal. Karena itu, pihaknya akan terus mengawal temuan tersebut hingga mendapatkan hasil yang diharapkan.
“Kita berharap, semua pihak yang terlibat masih mempunyai iktikad baik,” tukasnya.
Ditanya soal target, dia menyebut, melalui Pansus ini, minimal pengembalian yang diterima dalam setahun berada di angka Rp 5 Miliar, untuk membantu daerah yang diperhadapkan dengan keterbatasan anggaran. (Rif)