SALAKAN, LUWUK POST- DPD Partai NasDem Banggai Kepulauan mengeluarkan sikap tegas atas dugaan tindakan represif oknum Kepolisian Resort Banggai Kepulauan (Bangkep) saat menghadapi aksi demonstasi HMI Cabang Luwuk, di depan Mako Polres Bangkep, Rabu (9/2).
Penyataan sikap resmi Partai asuhan Surya Paloh itu dikeluarkan usai memperoleh tayangan video yang menunjukkan adanya perlakukan tidak mengenakkan dari aparat kepada demonstran HMI. Video beredar di sejumlah Grup Whats App nitizen Bangkep.
Atas hal itu, DPD Partai NasDem Kabupaten Bangkep kemudian merilis pernyataan sikap tegas atas dugaan aksi tersebut.
Berikut empat pernyatan sikap tegas dimaksud:
1. Aksi Demontrasi Masyarakat merupakan tindakan KONSTITUSIONAL yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
2. MENGECAM Keras Tindakan REFRESIF yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum Anggota Kepolisian terhadap para Demonstran HMI, sebab hal tersebut menciderai semangat demokrasi.
3. Kami menilai Tindakan Aparat Kepolisian tersebut bertentangan dengan PRESISI POLRI dan kami mendesak agar Bidang PROPAM diinstitusi Polres Banggai Kepulauan SEGERA melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku yang melakukan Tindakan Refesif.
4. MENDESAK Kapolres Banggai Kepulauan agar segera menyampaikan permohonan Maaf kepada Demonstran pada khususnya, dan kepada Masyarakat Banggai Kepulauan pada Umumnya.
Empat Point itu disampaikan langsung melalui konfrensi pers oleh Ketua DPD Partai NasDem Bangkep, Sulaeman Husein, didampingi Sekretaris, Hesmon FVL Pandili dan Wakil Ketua Bidang Pertanian, Peternakan dan Kemandirian Desa, Moh. Iqra, di Sekretariat DPD Partai NasDem Bangkep, Rabu tadi sore (9/2/2022).
Sulaeman Husen menegaskan, pernyataan sikap tegas dari DPD Partai NasDem merupakan bagian dari kepedulian partai terhadap organisasi kemahasiswaan yang tak lain, adalah generasi Bangkep yang peduli dengan nasib daerah.
“Karena partai adalah katalisator, dan bergerak dalam menyikapi persoalan dimaksud,” tegasnya.
Sulaeman mengatakan, pihaknya bukan mempersoalkan substansi dari aspirasi yang disuarakan oleh para demonstran HMI. Namun, menurutnya aksi represif tidak seharusnya terjadi.
“Substansi soal yang disampaikan oleh para demonstran, itu urusan lain. Kita tidak ingin mencampurinya,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan represif tersebut adalah sebuah bentuk indikasi pembungkaman orang dalam menyampaikan aspirasi.
“Jadi, tidak bisa dibenarkan apapun alasannya. Dan saya juga sudah koordinasi dengan DPW dan DPP Partai NasDem,” tandasnya. (Rif)