SALAKAN, LUWUK POST-Komisi II DPRD Banggai Kepulauan meminta keterangan Ketua TAPD, Rusli Moidady dan OPD Mitra terkait realisasi fisik 2021, dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2022. Permintaan keterangan, digelar dalam RDP Kamis (9/2).
RDP digelar setelah Komisi II memperoleh keterangan dari sejumlah OPD Mitra pada pekan lalu, terkait permasalahan realisasi fisik tahun 2021, serta beberapa kegiatan yang tidak teranggarkan di tahun anggaran 2022.
Ketua Komisi II DPRD, Syahrudin Lalu yang memimpin langsung RDP, menyampaikan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan program kegiatan urgensial daerah di beberapa OPD, yang tidak terdanai pasca pembagian pagu anggaran tahun 2022.
“Olehnya itu, kami meminta penjelasan kepada sekda (ketua TAPD) agar sekiranya bisa memberikan penjelasan, apakah kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak, di perkada tahun 2022,” kata Syahrudin.
Selanjutnya, kepada Ketua TAPD, dia secara spesifik mengajukan beberapa persoalan, mulai dari Dinas Kominfo berkaitan dengan kebutuhan peningkatan kualitas internet di kawasan perkantoran, dan Evaluasi pasca Lelang Proyek di ULP
Syahrudin juga mempersolkan Penyertaan pembiayaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Salakan, yang sementara ini masih dalam proses penyelesaian oleh Dinas Perhubungan.
“Untuk itu, sekiranya beberapa hal tersebut bisa menjadi pertimbangan TAPD,” ucap dia.
Dalam rapat itu, Moh Hatta Mayuna memanfaatkan kesempatan bicaranya. Ia secara tegas memberikan beberapa masukan, berupa penganggaran Medical Check Up anggota DPRD, Pembagian besaran pagu indikatif ke Dinas, Pembangunan infrastruktur jalan di Desa Bongganan, Air Bersih Bulagi dan Bakalan, dan Swakelola Perumahan.
Hatta, sapaan akrab Moh. Hatta Mayuna, juga meminta agar pemerintah daerah, agar lebih selektif memberikan kesempatan ke pihak ketiga dalam pelaksanaan pekerjaan fisik, demi perbaikan kualitas pembanguan ke depan.
“Tolong ULP, selektiflah menilai pihak ketiga, terutama ke para pemenang tender. Sehingga kualitas pembangunan di Bangkep, bisa baik,” pinta dia.
Hatta meminta Sekda untuk mengarahkan Dinas PUPR fokus pada pembangunan Ibukota dan penyelesaian kirisi air bersih yang dialami masyarakat Bulagi dan Desa Bakalan.
Khusus Dinas Perhubungan, ia mengapresiasi hubungan baik antara Kepala Dinas Perhubungan Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten. Sehingga, ia berharap, hal itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperoleh hak daerah di Propinsi.
Bukan Hatta saja, Burhan Alelaga pun ikut menyuarakan beberapa hal. Ia mulai dari Bappeda, tentang ketepatan sasaran pembangunan. Menurutnya, penting tidaknya suatu program kegiatan, tergantung dari Bappeda, karena instansi ini merupakan ‘Dapur Daerah’.
“Jangan si A, yang butuh, si B yang berikan. Contoh kecil, Jalan Kayubet yang sudah dua tahun, 2020-2021 secara beruntun dianggarkan. Sementara, Jalan di dalam kota yang ada di depan mata kita, tidak diperbaiki,” tegas dia.
Padahal setiap harinya, jalan yang berada tepat di depan kantor BNNK itu, dilalui pejabat tinggi mulai dari Bupati, Ketua DPRD, Sekda hingga pejabat lainnya.
Burhan pun meminta Bappeda untuk memperhatikan kebutuhan fasilitas di ULP. Sebab di instansi itu, kata dia, miliaran uang dikelola. Keterbatasan fasilitas di ULP, sebut dia, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam pemilihan pemenang proyek.
“Iya. Karena mereka (ULP) seharusnya bisa turun survei, memeriksa kesediaan alat pemenang. Tapi kalau mereka tidak punya fasilitas, bagaimana? Jadi kalau bisa, Bappeda bisa pertimbangkan fasilitas di ULP,” sarannya.
Aleg dari Partai Bulan Bintang itu meminta agar pelaksana pekerjaan air di Bulagi, dihadirkan untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Sebab, dana yang dimanfaatkan untuk air bersih tidak sedikit. Tapi, sampai sekarang tidak ada asas manfaatnya.
“Kalau mereka tidak mampu, penjarakan saja. Jangan mereka yang senang, rakyat yang susah,” ujar dia.
Padahal Bulagi, sebut dia, tercatat sebagai salah satu kecamatan dengan setoran PDAM tertinggi, mencapai Rp 58 juta perbulan, sementara kecamatan lain, seperti Peling Tengah hanya Rp 15 juta perbulan.
Burhan sempat menyuarakan kondisi jalan di kampungnya, Sumondung-Oluno. Menurut dia, pemerintah tidak perlu menganggarkan aspal butas, cukup dilakukan ‘tambal sulam’ atas beberapa kerusakan yang ada.
Moh Ikbal, tidak panjang lebar ketika mengambil kesempatan bicara terakhir sebelum Sekda dan Kepala OPD menjawab. Dia menilai, percuma, jika sejauh ini DPRD hanya sebatas mengingatkan.
Namun, pada kenyataannya tidak terlaksana dalam konteks penganggaran. Sehingga, ia mempertanyakan ke pihak TAPD dasar pembagian pagu Indikatif ke setiap OPD.
“Yang saya tanyakan, apa dasar pembagian pagu indikatif,” tanya dia ke TAPD.
Dia juga meminta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR untuk menjelaskan progres penyelesaian dokumen Perda Tata Ruang Daerah. (Rif)