Air Bersih Kalumbatan Dianggarkan Lagi, Warga : Korona Bukan Alasan untuk Memangkas Kebutuhan Dasar
SALAKAN, LUWUK POST-Anggaran air bersih Desa Kalumbatan, Kecamatan Totikum Selatan, kembali diporsikan tahun 2022. Tak ingin terpangkas lagi, warga setempat meminta pemerintah daerah untuk tidak menjadikan Covid-19, sebagai alasan pemangkasan.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, Zainuddin saat dimintai konfirmasi membenarkan. Dia menyebut, anggaran yang disiapkan untuk perbaikan air bersih Desa Kalumbatan di APBD tahun 2022, sekira hampir Rp 2 Miliar.
“Jadi kalau tidak ada perubahan, dari APBD II ada sekitar Rp 2 Milar, dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,6 Miliar,” sebut Zainudin kepada awak media ini, Pekan lalu.
Bukan saja dari APBD Kabupaten, Menurut Zainuddin, perbaikan air bersih Desa Kalumbatan juga teranggarkan melelaui APBD Propinsi dengan besaran angka sekira Rp 1.5 Miliar. Olehnya, jika tidak terjadi perubahan, maka total anggaran air bersih Kalumbatan mencapai lebih dari Rp 3 Miliar.
Dana dari Propinsi tersebut, lanjut dia, merupakan hasil safari Gubernur dan Wakil Gubernur tahun lalu. Beberapa desa di Bangkep yang tercatat mendapat anggaran air bersih, termasuk Desa Kalumbatan.
“Tindak lanjut anggaran dari propinsi itu, saya ikuti di Luwuk (Kabupaten Banggai). Semoga untuk Kalumbatan tidak ada perubahan,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan PDAM untuk melakukan survei pemetaan permasalahan di lapangan.
Sebelumnya, di tahun 2021, anggaran yang disiapkan untuk perbaikan air bersih Kalumbatan sebesar Rp 1.6 Miliar. Namun pada perubahan anggaran daerah kedua, anggaran tersebut terpangkas untuk penganggaran Vaksinasi Covid-19.
Menanggapi hal itu, Winter H. Latta, Tokoh Muda Desa Kalumbatan mengatakan, Pemerintah Daerah tidak seharusnya menjadikan Covid-19 sebagai alasan untuk memangkas anggaran kebutuhan dasar masyarakat, termasuk air bersih.
Eks Ketua BPD tersebut berdalih, justru dengan pemangkasan anggaran kebutuhan pelayanan dasar, seperti air bersih, akan membuat masyarakat semakin menderita.
“Bayangkan saja, di satu sisi masyarakat diatur sedemikian rupa dengan PPKM yang berlevel-level. Di sisi lain, kebutuhan dasar masyarakat tidak dipenuhi. Padahal, faktanya masih banyak masyarakat Kalumbatan yang harus menggunakan perahu untuk mendapatkan air bersih,” ujar dia.
Menurut dia, informasi mengenai penganggaran air bersih Kalumbatan tahun ini, telah diketahui banyak warga. Karena itu dia meminta agar pemangku kebijakan tidak lagi menjadikan Virus Korona sebagai alasan untuk mengorbankan kebutuhan dasar.
“Kita hanya meminta agar pemda lebih bijak dalam melakukan pemangkasan. Jangan anggaran air bersih dipangkas, pembangunan fisik tidak penting lainnya, direalisasi,” tukas Winter. (Rif)
