Sorot Bappeda Soal Sasaran Pembangunan, Burhan : Dapurnya Daerah Ada di Bappeda

SALAKAN, LUWUK POST-Anggota Komisi II DPRD Banggai Kepulauan, Burhan Alelaga menyorot Bappeda dan Litbang terkait ketidaktepatan sasaran pembangunan di daerah, dengan menyebut Bappeda adalah dapurnya daerah.

“Persoalan penting tidaknya suatu program, itu ada di Bappeda. Dapurnya daerah ada di Bappeda,” tandas Burhan, ketika mengawali kesempatan bicaranya dalam RDP Komisi II dengan Sekretaris Daerah serta OPD Mitra, di ruang Sidang DPRD, Kamis (10/2).

Olehnya, Burhan mengajak seluruh pengambil kebijakan untuk memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan di daerah, itu tepat sasaran. Bukan malah menempatkan program yang tidak dibutuhkan di suatu tempat.

Pembangunan dengan pola seperti itu, membuat Burhan optimis bahwa, sampai kapan pun pembangunan di daerah tidak akan pernah tuntas.

“Jangan, yang membutuhkan si A, yang diberikan si B. Kalau begitu, berarti, sampai kapan pun pembangunan di kabupaten ini tidak akan pernah selesai,”

Dia mengambil contoh kasus pada pembangunan jalan di Desa Kayubet. Menurutnya, jalan itu, sudah dua tahun dianggarakan secara beruntun dari tahun 2020 ke 2021. Sementara, jalan yang setiap harinya dilalui pejabat tinggi, tidak pernah diperhatikan.

“Itu jalan ada di depan mata kita, setiap hari dilewati pejabat tinggi, mulai dari Bupati, Ketua DPRD, Sekda, pejabat lain, tidak pernah diperhatikan secara serius,” ujar Burhan.

Terkait dengan itu, maka ia meminta kepada perwakilan Bappeda yang hadir dalam rapat, agar hal itu menjadi perhatian. Sehingga tidak meninggalkan kesan saling menyalahkan antar pengambil kebijakan. Misalnya menyalahkan Bupati, DPRD, atau Sekda.

Karena itu, ia juga meminta agar dalam perumusan hal-hal prioritas dapatbdibicarakan secara bersama. Sehingga, dalam perumusan dan penetapan program prioritas tidak menimbulkan kesalahpahaman nantinya.

Dalam kesempatan itu, Burhan menyuarakan keterbatasan fasilitas Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dikatakan dia, ULP memiliki tanggung jawab besar, karena instansi itu mengelola puluhan miliar. Tapi fasilitasnya, sangat terbatas.

“Ketika mereka menjatuhkan siapa pemenang, ada hal-hal yang harus mereka lakukan, misalnya harus turun monitoring atau survey untuk memastikan kesiapan pihak ketiga. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena tidak ada fasilitas,”

Sehingga, bagi dia, tidak layak bagi siapa pun untuk menimpakan kesalahan kepada ULP, ketika diperhadapkan dengan masalah kontroversi pemenangan lelang proyek. Sebab, ada alasan kuat kenapa itu bisa terjadi.

Untuk itu, ia meminta agar hal itu bisa menjadi catatan penting Bappeda dalam merumuskan penting atau tidaknya suatu program kegiatan.

Secara khusus, Ketua DPD Partai Bulan Bintang Bangkep itu menyentil Dinas PUPR berkaitan dengan air bersih Bulagi. Disebutkannya, anggaran yang sudah diporsikan untuk air bersih, telah mencapai miliaran rupiah.

Namun hinga kini, anggaran sebesar itu tidak ada asas manfaatnya, tidak mampu dikelola untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat Bulagi.

“Tolong dipanggil pihak ketiganya, kalau memang tidak mampu mengerjakan pekerjaan air bersih disana, penjarakan saja. Mereka yang senang, rakyat yang susah,” ujarnya.

Padahal, dari sekian jumlah PDAM yang ada di Bangkep, Bulagi merupakan salah satu wilayah yang mempunyai setoran tertinggi mencapai Rp 58.000.000.000, perbulan, sedikit lebih rendah dibanding Totikum yang berjumlah lebih dari Rp 60 juta lebih.

Data itu diperolehnya dari PDAM yang ada di wilayah masing-masing. Jika disesuaikan dengan ketersediaan air bersih, maka, kata dia, masyarakat sangat dirugikan. (Rif)