SALAKAN, LUWUK POST-Anggota Komisi II DPRD Banggai Kepulauan, Mustaqim Moidady meminta agar seluruh pemangku kebijakan di lingkup pemerintahan daerah tidak lagi bermain-main dalam melaksanakan pembangunan di tahun 2023.
Hal itu diutarakan Mustaqim dalam Rapat Kerja Sinkronisasi Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah tahun 2022-2023, antara Komisi II, Bappeda, dan Dinas Perhubungan pada Selasa (8/3), di ruang rapat komisi II DPRD Bangkep.
“Maunya kami di lembaga ini, mari kita kerja sama, bahwa mengurus daerah ini jangan lagi, torang babarmain. Cukup yang kemarin-kemarin kita kurang serius, kedepannya kita harus serius,” ujar Mustaqim.
Ujaran itu diungkapkan Ketua Badan Kehormatan DPRD itu, berkaitan dengan anggaran pembangunan tahun 2023 dengan kisaran angka Rp 60-100 Miliar yang disepakati Musrembang yang dilaksanakan Februari lalu.
Menurutnya, pemerintah daerah sudah seharusnya mempunyai solusi efisien dalam pengelolaan anggaran itu. Dasarnya mengacu pada program skala prioritas yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Arahnya harus kesana. Kalau program itu tidak bisa menunjukkan progres ke arah itu, tidak usah lagi dikasi anggaran,” tegas aleg dari Fraksi PAN itu.
Olehnya itu, Mustaqim kembali mengingatkan bahwa kesempatan untuk otonomi Bangkep tersisa dua tahun. Dalam tenggat waktu itu, tidak terjadi peningkatan pendapatan asli daerah, maka Bangkep terancam dilikuidasi.
Lanjut dia, status daerah saat ini terus mendapat pendampingan, mulai dari BPK hingga kementerian. “Tapi kita masih bermain-main di hal-hal yang kurang terlalu serius,” ucap dia.
Atas dasar itu, ia menekankan agar perencanaan didesain sebaik mungkin untuk kebaikan daerah Bangkep kedepan. (Rif)