SALAKAN, LUWUK POST-Wacana tentang Penjabat alias Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) kian mengemuka di sejumlah akun media sosial warga. Belakangan, bahkan beredar sebuah video yang berisi tentang dukungan terhadap salah satu sosok yang diisukan masuk daftar usulan Pj.
Dalam video yang diunggah akun Facebook, Juprie Hermawan itu, beberapa tokoh Bangkep diantaranya, Fahmi Hambali, Jefri Matabal, Kismanto Malotes, dan dua orang lainnya, tak segan-segan mempublikasikan pernyataan sikapnya secara terbuka terhadap Iksan Basir sebagai salah satu yang masuk daftar usulan Pj.
“Saya, Fahmi Hambali, Ketua Dewan Pembina Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Banggai Kepulauan, juga Ketua Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Banggai Kepulauan, dan juga sebagai Sekretaris Persatuan Tinju Amatir Nasional Banggai Kepulauan, mendukung Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Bapak Iksan Basir,” kata Fahmi dalam video berdurasi 7 Menit 58 detik itu.
Fahmi berharap, kepemimpinan Iksan Basir bisa lebih berpihak kepada pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di daerah.
Sedikit berbeda dengan Jefri Matabal, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa se-Bangkep yang mendasarkan dukungannya pada soal penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019. Ia berharap dengan menjabatnya Iksan Basir sebagai Pj Bangkep, penghasilan dan kesejahteraan bisa meningkat.
“Karena, satu-satunya daerah di Sulawesi Tengah yang belum melaksanakan PP 11 hanya Banggai Kepulauan,” cetus Kepala Desa Bolubung itu.
Kismanto Malotes, Plt Camat Tinangkung Utara ikut memberikan dukungan terhadap Iksan Basir dalam video itu. Harapannya, ketika menjabat nanti, Iksan Basir dapat membangun Ibukota.
Namun demikian, video dukungan yang mengatasnamakan masyarakat Bangkep itu, menuai kritik pedas dari Ketua DPD Hanura Bangkep, Jupri Hermawan.
Ia menilai beberapa tokoh yang menyatakan sikap dalam video itu, adalah kelompok kecil yang tega mengorbankan nama rakyat hanya untuk melampiaskan hasrat dan birahi politiknya.
“Kepada seluruh Masyarakat BANGKEP agar nonton Vidio ini sampai habis,krn ada secuil manusia yg tega mengatasnamakan Masyarakat BANGKEP demi kehausan hasrat & birahi POLITIK kelompok kecil mereka,” tulis Jupri.
Ia kemudian meminta orang-orang dalam video itu untuk ‘berkaca’. Menurutnya, Bangkep membutuhkan putra daerah sendiri yang lahir dan berkarya dengan hati nuraninya di tanah peling.
Putra daerah yang dimaksud Jupri adalah Sekretaris Daerah, Rusli Moidady yang saat ini ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati. Rusli, sebut dia, sudah membuktikan dedikasinya untuk daerah.
“For kalian2,Jangan jual TANO PELING ini demi kepentingan kalian, INGAT..negeri ini bertuan bos..kami kecewa dgn apa yg kalian sampaikan dlm Vidio ini,krn telah melukai nilai & adat Masyarakat Bangkep..KALIAN KAMI LAWAN,” ujar Wakil Ketua KONI Bangkep itu.
Dihubungi awak media ini via telepon Whatsapp di hari yang sama, Juprie menegaskan mengutuk deklarasi dukungan sekelompok orang yang dinilainya tidak bertanggung jawab itu.
Satu persatu sosok dalam video itu dikuliti Jupri, mulai dari Jepri Matabal. Menurutnya, Jepri tidak seharusnya membawa nama Forkades dalam deklarasi dukungan itu. Sebab, tidak ada kesepakatan resmi dari semua Kepala Desa tentang itu.
“Ada beberapa kepala desa yang menyatakan tidak sepakat dengan dukungan itu, termasuk Arwan, Kades Tinangkung,” sebutnya.
Jupri juga mengungkapkan kebingungannya terhadap Adnan Diasamo yang membawa nama Basalo Liang dalam dekalarasi dukungan itu. Adnan dinilainya tidak selayaknya membawa nama Basalo Liang. Sebab Adnan sudah bertahun-tahun tidak berdomisili di Bangkep
“Rumahnya yang di Liang, sudah di jualnya. Itu artinya, ia sudah tidak berhak membawa-bawa nama Basalo, karena status kependudukannya yang patut dipertanyakan,” kuaknya.
Terlebih lagi, sambung dia, Sunico. Ia menganggap langkah Sunico sangat keliru untuk ikut-ikutan menyatakan dukungan. Sebab di satu sisi, statusnya adalah penyuluh perikanan yang seyogyanya hanya menjalankan dan menjembatani kebijakan pemerintah ke masyarakat.
“Bukan malah ikut-ikutan campur tangan dengan kebijakan politik pemerintah. Itu murni kebijakan Politik, tidak ada kaitannya dengan program perikanan,” terangnya.
Komentar serupa pun Jupri sasar ke Kusmanto B. Malotes yang seolah tidak paham bahwa penunjukan Pj. adalah murni Kebijakan Politik Pemerintah. Sebagai ASN, sebutnya, Kusmanto bisa memberikan dukungan pribadi, tapi tidak harus dinyatakan secara terbuka ke publik.
“Apalagi membawa nama generasi muda adat Banggai Kepulauan. Itu artinya, Kusmanto sedang menceburkan diri dalam kubangan politik, yang secara otomatis kontas dengan etika ASN,” lugas dia.
Reaksi cukup keras disorot Jupri kepada Fahmi Hambali yang menyeret nama Pertina dalam dukungan itu. Harusnya, tandas dia, Fahmi sadar bahwa organisasi Pertina berada di bawah Kepengurusan KONI, yang notabenenya di Ketuai Rusli Moidady.
“Karena itu, saya sebagai Wakil Ketua KONI Bangkep akan mendesak agar status kepengurusan Fahmi di Pertina harus dievaluasi. Karena, Pertina wadah yang menjunjung sportifitas, bukan urusan politik,” tegasnya.
Jupri bahkan meyakini, Deklarasi dukungan tersebut merupakan ‘By Design’ salah satu Pimpinan Partai di Bangkep. Karena itu, sebagai Ketua DPD Hanura, Jupri mendesak agar semua pihak yang terlibat dalam deklarasi dukungan itu meminta maaf kepada masyarakat Bangkep.
“Saya minta kepada Fahmi Hambali dan kawan-kawanya di video itu, berkeliling ke tiap kecamatan untuk meminta maaf. Kalau tidak mereka akan berhadapan dengan saya,” pungkas dia. (Rif)