Tegaskan Soal UP DPRD Bangkep, Bikham : Saya Tantang Kadis Keuangan

SALAKAN, LUWUK POST-Ketua Komisi III DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Bikham B. Masso secara tegas menyampaikan tantangannya kepada Kepala BPKAD, Stevan Moidady terkait bersaran Uang Persediaan alias UP DPRD di awal tahun 2022.

Tantangan yang disampaikan Bikham lewat Rapat Paripurna Penetapan Dua Raperda, Rabu Siang (18/5) itu berisi tentang rumus kalkulasi besaran UP yang harus diberikan ke DPRD dari sisi kelayakan.

“Dimana aturannya, kita (DPRD Bangkep) hanya mendapat UP sebanyak Rp 300 juta? Dasar rumus apa yang digunakan? Saya tantang Kaban Keuangan (Kepala BPKAD),” tegas Bikham ke pimpinan DPRD.

Bikham menjelaskan, letak kebingungannya lebih tertuju pada penggunaan dua sistem aplikasi pengelolaan keuangan, yakni SIPD dan SIMDA terkait perumusan besaran UP.

Menurut dia, jika penghitungan besaran UP tersebut hanya menggunakan SIPD, tentu hal itu akan diterimanya. Tapi jika sudah menggunakan dua aplikasi demikian, ia sama sekali tidak merasa puas.

“Kami ingin sampaikan ke pemerintah, kondisi keuangan kami di DPRD. karena kalau tidak disampaikan, tidak ada yang jelas,” ujarnya.

Bikham menyebut, total anggaran yang dialokasikan di DPRD adalah sebesar Rp 26.000.000.000. Alokasi belanja barang dan jasa, sebesar Rp 15.300.000.000.

“Lalu, yang Rp 15 Miliar ini, dicairkan dengan menggunakan sistem GU alias Ganti Uang. Ahli mana yang bisa lakukan ini? Saya tantang dia, kalau dia mampu lakukan,” tegas dia.

Sistem pelayanan pencairan di BPKAD yang mengacu pada instruksi BPK yang harus melampirkan dokumen lain, berupa foto dan sebagainya, maka hasil yang semestinya di cairkan adalah lebih dari Rp 1 Miliar.

“Lalu cadangan dana kita di Bendahara, hanya senilai Rp 700 Juta. Ada apa ini? Memang kita akui, ada rumus yang dipakai. Tapi rumus mana yang digunakan, saya tantang keuangan (BPKAD),” ulangnya.

Olehnya itu, ia meminta pimpinan DPRD, lebih khusus kepada sekretaris DPRD agar menyurat ke BPKAD untuk penambahan UP dengan nilai yang wajar. Kalau pun, anggota DPRD lainnya tidak menyetujui permintaan itu, pihaknya tetap akan ngotot.

“Kalau secara teknis bagaimana cara menghitung, nanti saya yang hadapi keuangan. Jangan ragu. Bagaimana dasar penetapan anggaran sebesar Rp 26 Miliar, lalu UP hanya Rp 300 juta, Saya tantang keuangan,” tukasnya. (Rif)