SALAKAN, LUWUK POST – Wakil Ketua II DPRD Banggai Kepulauan (Bangkep), Eko Wahyudi memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas peluncuran Program Universal Health Coverage (UHC) alias Layanan Kesehatan Gratis.
Sebagaimana disampaikan Eko Wahyudi saat memberikan sambutan dalam kegiatan pencanangan UHC JKN di Ruang Rapat Kantor Bupati Bangkep, awal Oktober 2022 lalu.
Menurut dia, pencanangan program UHC JKN tentu sangat memberikan kabar gembira bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang menjadi prioritas sasaran program ini.
“Dimana hari ini sudah launching, tentunya ini merupakan kabar gembir bagi kita semua, terkhusus masyarakat Bangkep yang kurang mampu. Dengan UHC ini sudah bisa meringankan beban biaya bagi masyarakat yang menerima layanan Kesehatan,” kata dia.
Eko mengatakan, peran besar pemerintah dalam mendukung sejauh ini, layak mandapatkan acungan jempol. Karena dengan begitu, BPJS dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.
Dia menyarankan agar BPJS bisa lebih professional lagi dalam menjalakan pelayanan. Terutama dalam memberikan edukasi proses pemanfaatan dan cakupan presentase di semua fasilitas Kesehatan.
Saran Eko lainnya berkaitan dengan upaya bagi BPJS untuk mengurangi klaim, dikondisikan dengan tujuan mendapat premi dan laga sebagainya.
“Hal ini sering kami dapatkan masih banyak masyarakat yang mengeluhkan. Yang sering diutarakan, biasanya BPJS itu di beberapa tempat BPJS itu terkesan memilah-milah dalam memverfikasi apa yang telah diajukan faskes,” tuturnya.
Pihaknya merasa berkewajiban menyampaikan masukan dan kritikan. Sebab, ditekankan dia, bahwa DPRD merupakan perpanjangan tangan dari masyarakat di Kabupaten. Sehingga kritikan dan saran ini bisa menjadi semangat untuk mendorong kualitas pelayanan yang lebih professional.
“Apalagi Bangkep sudah menyandang status UHC JKN dalam pelayanan Kesehatan. Dengan begitu beban daerah semakin besar,” terangnya.
Ditambahkannya, untuk lebih menunjang kualitas layanan Kesehatan, kedepan, tentu harusi didukung dengan anggaran yang memadai.
Olehnya di tahun 2023, DPRD dan Pemerintah Daerah akan terus berkomitmen menambah anggaran di sector layanan Kesehatan, misalnya dengan penyediaan obat dan fasilitas layanan Kesehatan lainnya.
“Jangan sampai hanya naman saja yang UHC, tapi pelayanan kesehatannya masih belum UHC, karena masih banyak yang kurang,” (Rif)