Libatkan Banyak Pihak, KPU Diskusi Soal Partisipasi

Luwukpost.id -

 

SALAKAN, LUWUK POST-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banggak Kepulauan (Bangkep) dikenal sebagai lembaga penyelenggara paling berhasil di Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam hal tingkat partisipasi masyarakat pada ajang pemilihan umum (Pemilu).

Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan reputasi itu, Rabu (2/9) malam lalu KPU mengundang banyak pihak untuk mendiskusikan persoalan tersebut.

Deretan kursi undangan diisi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rusli Moidady mewakili bupati, perwakilan Kapolres oleh Wakapolres Kompol I Made Dharma, Ketua Bawaslu Supriatmo Lumuan beserta jajaran komisionernya, Camat Tinangkung Din Lamasada, Perwira Penghubung Dandim 1308/LB Mayor Inf Sutikno, MUI, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pers, LSM, KNPI, tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik (Parpol).

Sebelum membuka kegiatan, Bupati Rais D Adam melalui Rusli Moidady menyampaikan kepada seluruh stake holder supaya meningkatkan koordinasi. Dia menilai, koordinasi sangatlah penting agar terciptanya situasi kondusif, baik secara politik maupun sosial diseluruh tahapan pemilihan gubernur (Pilgub).

“Tentunya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi konsentrasi kita bersama di tengah pandemi Covid-19, serta penerapan protokol kesehatan saat voting day nanti,” katanya.

Sementara itu, Kapolres AKBP Reja A Simanjuntak melalui Wakapolres Kompol I Made Dharma meminta para penyelengara supaya menjaga netralitas. Sebab menurutnya, ketidaknetralan penyelenggara bisa memicu terjadinya masalah.

“KPU dan Bawaslu harus bekerjasama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menjaga netralitas,” pintahnya.

Dengan demikian, harapan terciptanya Pemilu damai bisa diraih. Terkait Covid-19, Kapolres Reja mengingatkan kedua lembaga penyelenggara itu supaya mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat pemilih.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Supriatmo menyampaikan pengakuannya terhadap kinerja KPU Bangkep karena mampu menjadi lembaga terbaik se-Sulteng dalam hal partisipasi masyarakat.

Meski begitu, KPU juga perlu memperhatikan partisipasi masyarakat dalam konteks kuantitatif. Masalah yang harus diminimalisir adalah golput administrasi terhadap masyarakat yang tidak tercatat sebagai pemilih. Penyebabnya adalah, kurangnya data kependudukan.

“Ini masalah akut, dalam hal ini Pemda lah yang harus bertanggungjawab. Lalu masalah suara rusak signifikan dan golput apatis,” ungkapnya.

Pada perkara golput apatis, Supriatmo menilai, penyebabnya akibat minimnya sosialisasi penyelenggara dan Parpol. Olehnya, semua butuh kerja sama untuk memastikan masyarakat telah terdidik dalam berpolitik.

Ketua KPU Bangkep, Tamin menegaskan, persentasi tingkat partisipasi masyarakat yang diraih pada Pileg 2019 lalu mencapai 89,12 persen.

Meski terbilang paling tinggi, namun Tamin menyadari, masih terdapat beberapa kekurangan penyelenggara untuk mengoptimalkan partisipasi. “Kami tidak akan tinggal diam, kami gadaikan jabatan untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas di Bangkep,” tekadnya.

Dialog berlangsung cukup alot dengan durasi sekitar 4 jam. Kesimpulannya, Pemda akan berusaha membenahi data kependudukan sesuai prosedur berlaku. Penyelenggara dan Parpol bersepakat untuk bersama-sama menciptakan Pemilu damai dengan cara menjaga keamanan. Terutama saat tahapan kampanye nanti.(iman)