BPS Bangkep Gelar FGD Satu Data Indonesia

SALAKAN, LUWUK POST—Dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintahan, Badan Pusat Statistik (BPS) Banggai Kepulauan (Bangkep) Bangkep menggelar Forum Group Discussion (FGD) virtual bersama Disinfokom, dan Bappeda Bangkep untuk fokus pada pembentukan program satu data.

Program ini diketahui merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki, dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah dalam bentuk website Satu Data Indonesia (SDI).

Di tingkat nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) merupakan Kepala Anggota Dewan Pengarah dalam kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Sementara Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Kepala Badan Pusat Statistik, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB sebagai anggota pengarah.

Sekda Bangkep, Rusli Moidady, dalam sambutannya mengatakan, di tingkat daerah sinergi antara BPS, Infokom, Bappeda, dan instansi terkait menjadi fokus dalam pembentukan satu data.

Begitu juga sinergisitas antara kementerian atau lembaga, antara pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan masyarakat luas dalam penyelenggaraan SDI. Sangat penting untuk memastikan kontribusi nyata SDI dalam penyelenggaraan pembangunan ke depannya.

Selain mempermudah akses data, lanjut dia, SDI ini juga berperan sebagai wadah komunikasi antar lembaga dan instansi untuk pengelolaan data statistik yang ada di lingkup Banggai Kepulauan.

“Mudah-mudahan dengan adanya SDI dapat memberikan manfaat yang lebih, bagi kita pemerintah daerah dan juga masyarakat luas pada umumnya.

Kepala BPS Bangkep, Imron Taufik J. Musa, S.Si. M.Si menjelaskan, FGD virtual tersebut bertujuan untuk membentuk satu data Bangkep guna mengejar SDI Nasional. Karenanya dalam FGD itu, semua OPD bersepakat untuk tidak saling memakai data dari OPD lain. Dalam artian konsisten menggunakan data masing-masing.

“Jadi satu data Bangkep itu akan dibuatkan website, untuk semua OPD bisa menginput datanya di sana. Sehingga di FGD itu, OPD semua bersepakat untuk jangan sampai satu OPD menggunakan data OPD tertentu, OPD lain juga begitu, sehingga tidak membingungkan, data mana yang akan dipakai,” sebut Imron di Kantornya, Rabu (23/12/2020).

Imron berharap SDI Daerah bisa berjalan baik, sehingga SDI di level nasional juga akan lebih baik. Untuk langkah awal, dia mengakui, untuk publikasi, setiap OPD berkesempatan menginput datanya setahun sekali.

Tidak menutup kemungkinan juga, lanjutnya, bagi desa-desa yang jaringan internetnya bagus seperti di kecamatan Tinangkung, bisa melakukan penginputan data bulanan.

Ke depannya, imbuh Imron, sebagai pembina data, BPS akan membantu setiap OPD terkait berbagai macam penelitian yang telah dilakukan. Sehingga data yang dihasilkan OPD yang dibagikan ke berbagai pihak punya kesamaan standar dengan BPS. (tr-01)