Bangkep Berhasil Masuk Kategori Daerah Berkembang

SALAKAN, LUWUK POST-Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) berhasil mengentaskan diri dari status daerah tertinggal menjadi daerah berkembang sejak tahun 2019, bersama lima daerah lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal itu dikatakan Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda dan Litbang Nico Machiavelly B dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik tentang Rancangan Arah Kebijakan dan Prioritas Daerah dan Bimbingan Teknis Implementasi SIPD untuk usulan aspirasi masyarakat, di Auditorium Bappeda dan Litbang, Selasa (26/1/2020).

Menurut dia, ada tiga dimensi yang menjadi indikator penting terkait hal itu yakni ekonomi, sosial dan lingkungan. Ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan sejumlah akses produksi diantaranya, pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perdagangan, lembaga keuangan yang ada di desa, dan sistem keterbukaan.

Dari dimensi sosial, hal itu dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, modal sosial dan pemukiman. Sedangkan dari dimensi lingkungan dilihat dari sisi kualitas lingkungan hidup, dan potensi rawan bencana.

“Jadi ketiga dimensi itu bisa diukur dari sejauh mana itu bisa tercapai. Contohnya dari tingkat kesehatan apakah sebagian besar masyarakat sudah bisa dikategorikan sehat semua atau belum,” terang Niko.

Lanjut dia, terlebih lagi saat ini pemerintah Kabupaten Bangkep tengah berupaya mengentaskan angka stunting. Betapa tidak, Bangkep menjadi daerah tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Tengah, setelah dari Kabupaten Parigi Moutong. Itu berdasarkan data yang diperoleh dari tanggal 20 Februari 2020.

“Itu salah satu indikator. Sehingga jika dilihat dari pengembangan desa itu bisa mandiri atau tertinggal dari keterbelakangan, kita harus mengukurnya dengan tiga dimensi ini. Karena itu yang digunakan untuk melihat indeks pembangunan daerah,” kata dia.

Dipandang dari berbagai sisi, Bangkep belum bisa dikatakan terentas, karena angka kemiskinan masih tinggi. Selain itu prosedur pengisian kuisioner Indeks Desa Membangun juga belum sesuai dengan kondisi kenyataan sebenarnya di lapangan. Misalnya, ketersediaan Rumah Sakit.

Dalam pengisian kuisioner dari sisi ketersediaan rumah sakit di Bangkep tercatat ada di beberapa desa seperti Manggalai, Tatarandang, Swit, Alasan, Luklabibi, Apal dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Sebab yang ada hanya Rumah Sakit Trikora dan Lumbi-Lumbia.

“Sebenarnya dari satu sektor saja dari sisi keehatan terhadap persyaratan pengisian penentuan bahwa daerah itu terentas itu sudah salah. Sehingga belum bisa dikatakan terentas dari ketertinggalan,” tutur dia.

Sebenarnya, imbuh dia bagaimana agar masyarakat bisa lebih mandiri, maju, dan sejahtera, tinggal dari sisi peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah. Sehingga potensi-potensi yang ada bisa diwujudkan dan dikembangkan. (tr-01)