BPH Unismuh Luwuk Tunda Uji Kelayakan Calon WD

LUWUK, LUWUK POST-Badan Pelaksana Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Luwuk, masih menunda kegiatan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi para calon wakil (WD) di tujuh fakultas. Rencananya, uji kelayakan tersebut tetap akan dilaksanakan pekan ini.

Sekretaris BPH Unismuh Luwuk, Sahrain Sibay  menyatakan, penundaan pelaksanaan uji kelayakan tersebut dilakukan, karena ada beberapa calon WD yang tengah melaksanakan tugas sebagai dosen pembimbing lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selain itu, masih ada calon WD yang tengah merampungkan berkas persyaratan. “Uji kelayakan masih ditunda. Kita masih akan dikoordinasikan kembali kapan dilaksanakan. Yang pastinya tetap pekan ini,” jelas Sahrain Sibay, Senin (1/2).

Sahrain Sibay menjelaskan, meskipun uji kelayakan ditunda dari jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Senin hingga Selasa (1-2/2), namun prosesnya segera dilaksanakan. Sebab, setelah selesai uji kalayakan para calon WD, BPH juga akan menguji kelayakan calon ketua prodi di kampus hijau itu. “Ada 12 calon ketua prodi yang nantinya akan mengikuti fit and proper tes,” jelasnya.

Untuk proses uji kelayakan nanti akan dilaksanakan oleh lima penguji, yakni Dr Farid Haluti, Dr Ir Moh. Gifari Sono, Sahraen Sibay, Isna Kunut S.Ag. dan H.Ikhwan Rais.

Sebelumnya, Dosen FISIP Unismuh ini menjelaskan, pada uji kelayakan tersebut BPH akan lebih selektif dalam memberikan pertimbangan terkait calon WD kepada rektor. Salah satunya calon wakil dekan yang akan ditetapkan adalah kader muhammadiyah dan memiliki Nomor Baku Muhammadiyah (NBM). “Harus ada NBM, atau memiliki kartu muhammadiyah. Kemudian, calon wakil dekan sudah empat atau lima tahun sebagai dosen tetap di Unismuh Luwuk. Jangan baru jadi dosen mau diangkat, itu tidak boleh,” tegas Sahrain Sibay.

Kemudian, jika ada nama calon wakil dekan yang diajukan pernah menjabat di periode sebelumnya bahkan sampai dua periode, patut dipertimbangkan. “Kalau sudah pernah menjabat sampai dua periode, perlu dievaluasi kinerjanya. Kalau kinerjanya bagus, boleh diajukan. Tapi kalau tidak, harus pertimbangkan. Masih banyak kader terbaik yang bisa menduduki jabatan WD,” jelasnya.

Tak hanya itu, calon wakil dekan juga harus bisa mengembangkan dan paham benar tentang Al Islam Kemuhammadiyahaan. Namun bagaimana seorang calon akan paham, jika NBM pun tidak memiliki.  “Bagaimana mau paham, kalau baru menjadi dosen. Sehingga minimal itu lima tahun jadi dosen tetap. Ini bukan kompetisi siapa yang pintar. Tapi semua ini, untuk menuju Unismuh Luwuk yang berkemajuan seperti slogan Pimpinan Pusat Muhammadiyah,” katanya.

Dalam proses penetapan wakil dekan kata Sahrain menambahkan, BPH hanya memberikan pertimbangan kepada rektor selaku pengguna. “Pertimbangan dilihat dari sisi statuta dan putusan PP Muhammadiyah. Wakil Dekan itu harus kader muhammadiyah. Punya NBM,” tegasnya. (leb)