Tata Kelola Keuangan Daerah Jadi Sorotan, Gubernur Sulteng Diminta Turun Tangan

BANGGAI LAUT, LUWUK POST-Tata kelola keuangan daerah menjadi sorotan peserta aksi demonstrasi di Kabupaten Banggai Laut, Senin (1/2). Mulai dari soal gaji hingga anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19.

Peserta aksi sempat mendatangi kantor DPRD Banggai Laut, kemudian bergerak ke kantor Bupati Banggai Laut. Namun, ketika peserta aksi hendak masuk, mereka dicegat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP yang disiagakan. Adu mulut sempat terjadi.

Wakil Ketua II Komisi II DPRD Banggai Laut Mohamad Tanjung Pawara meminta massa aksi agar lebih tenang. “Sebentar jam 2 kita rapat dengar pendapat di DPRD,” ujar dia. Setelah itu, Penjabat Sekretaris Daerah Banggai Laut Ramli Nadjil keluar dari kantor bupati. Ia turut meminta agar massa aksi mengikuti rapat dengar pendapat.

Saat aksi demonstrasi di portal kantor bupati, para kepala organisasi perangkat daerah baru saja selesai menggelar rapat. “Kita juga bahas masalah keuangan,” kata Kepala BPBD Banggai Laut, Mulyadi Mojang yang turut dalam pertemuan.

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Banggai Menggugat membawa sejumlah tuntutan, di antaranya memberi penjelasan dan pertanggungjawaban atas hak-hak ASN yang belum terbayarkan, kemudian anggaran pembangunan fisik yang belum terbayarkan 100 persen, dan transparansi anggaran penanganan Covid-19.

Dari  kantor bupati, mereka bergerak ke kantor BPKAD Kabupaten Banggai Laut sebagai bendahara umum daerah. Di instansi ini adu mulut tak terhindarkan antara aparat kepolisian dan massa aksi. Namun, situasi masih aman dan dan terkendali.

Mereka meminta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola untuk menarik Kepala BPKAD Banggai Laut Idhamsyah. “Kami juga meminta Pelaksana tugas Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah kembali mengaudit BPKAD Banggai Laut,” ujar Doni, salah satu peserta aksi. (ali)