KINTOM ,– Masyarakat Desa Tangkian dan Desa Kalolos, Kecamatan Kintom, melayangkan tuntutan keras terhadap manajemen PT ESSA (PT Surya Esa Perkasa Tbk). Mereka mendesak adanya transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja yang selama ini dinilai tidak berpihak pada warga terdampak langsung.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada Senin (22/12/2025), yang dihadiri oleh pengurus Karang Taruna, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat dari kedua desa bersama perwakilan humas PT ESSA.
Perwakilan pemuda setempat, Saldi yang merupakan Ketua Karang Taruna Tangkian menegaskan bahwa Desa Tangkian dan Kalolos merupakan wilayah yang masuk dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan merasakan dampak operasional perusahaan secara langsung. Namun, serapan tenaga kerja lokal dari kedua desa tersebut dinilai sangat minim.
“Saat ini di Tangkian hanya ada enam orang yang bekerja, dan di Kalolos hanya tiga orang. Total hanya sembilan orang termasuk sekuriti. Ini sangat tidak adil bagi kami yang terdampak langsung,” ujar Saldi yang menjadi salah satu tokoh pemuda yang hadir dalam pertemuan itu bersama Koordinator, Zainal Kambung
Dalam rapat tersebut, masyarakat menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada pihak perusahaan, pertama, penunjukan Humas Lokal: Masyarakat meminta adanya perwakilan Humas khusus dari Desa Tangkian dan Kalolos untuk menjamin kelancaran informasi lowongan kerja agar warga tidak tertinggal informasi.
Kemudian, Transparansi Data Karyawan, Warga mendesak perusahaan membuka data karyawan untuk membuktikan dugaan adanya praktik “titipan” dalam proses rekrutmen.
Selanjutnya, Kuota Khusus Tenaga Kerja: Masyarakat menolak sistem pemerataan kuota satu orang per desa untuk seluruh wilayah Kecamatan Kintom. Mereka meminta kuota khusus yang lebih besar bagi desa terdampak Amdal (Tangkian dan Kalolos).
Serta, sistem pergantian jatah tenaga kerja, dimana jika ada karyawan asal Tangkian atau Kalolos serta desa sekitar yang berhenti atau dipecat, posisi tersebut harus digantikan oleh warga dari desa yang sama untuk menjaga kuota tenaga kerja tetap stabil.
Selain empat poin tersebut, masyarakat juga menyatakan kekecewaannya karena dalam rapat tersebut perusahaan hanya mengutus staf lokal yang dianggap tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
“Kami menduga perusahaan sengaja membenturkan kami sesama warga lokal. Untuk rapat kedua nanti, kami meminta kehadiran pengambil kebijakan pusat (manajemen inti), bukan sekadar staf lapangan,” tegasnya.
Warga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi jika tuntutan mengenai penunjukan humas dan keadilan rekrutmen ini tidak segera diakomodasi oleh pihak manajemen PT ESSA. Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan masih melakukan koordinasi internal untuk menanggapi tuntutan warga tersebut. (Asw)
Komentar