Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Banggai yang di pimpin Pupung Diliyanto bergerak cepat menuntaskan rekonsiliasi data kemiskinan ekstrem. Melalui Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya (Sosbud), Bappeda membentuk tim terpadu untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual terhadap data Data Sasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE/DSN) di lima kecamatan.
Langkah ini diambil untuk memastikan intervensi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tepat sasaran dan tepat manfaat.
Kepala Bidang Infrastruktur Bappeda Banggai, Syahbudin Dayanun, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan ini dilakukan secara kolaboratif lintas Sektor. Bappeda bertindak sebagai koordinator utama yang menyinergikan data bersama Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), serta didampingi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kami membagi tim menjadi beberapa kelompok kerja bersama OPD terkait. Keterlibatan PKH sangat krusial untuk mengklarifikasi langsung kondisi riil masyarakat di lapangan. Dari situ, kami bisa memetakan dengan akurat mana saja warga yang berhak menerima intervensi bantuan RTLH,” ujar Syahbudin saat dikonfirmasi, Rabu (3/6).
Berdasarkan hasil verifikasi awal, tim terpadu mengantongi data sebanyak 120 unit rumah yang tersebar di lima wilayah, yakni Kecamatan Toili, Pagimana, Bunta, Nuhon, dan Bualemo. Dari kelima wilayah tersebut, Kecamatan Bualemo tercatat sebagai wilayah dengan kondisi RTLH paling kritis.
Senada dengan hal itu, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Banggai, Nanin Hendarti Lasadam, S.Kom., M.M., merincikan bahwa dari total 120 unit rumah yang didata, 100 unit menjadi target utama intervensi, sementara 20 unit sisanya disiapkan sebagai cadangan strategis.
“Target utama kita ada 100 unit rumah. Adapun 20 unit sisanya diproyeksikan sebagai cadangan ekstra. Jadi, ketika ada permintaan data tambahan dari pusat atau provinsi secara mendadak, kita tinggal menggeser kuota cadangan yang sudah terverifikasi tersebut,” ungkap Nanin menambahkan.
Sebagai langkah penguatan administratif dan penganggaran, Bappeda Banggai juga telah menggelar rapat koordinasi virtual (zoom meeting) dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pertemuan tersebut membahas mengenai imbauan, pertimbangan teknis, serta penyelarasan pasokan data daerah agar sinkron dengan program pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi.
Melalui validasi berlapis ini, Bappeda berharap penyaluran bantuan RTLH melalui Dinas Perkimtan maupun instansi teknis lainnya tidak lagi terkendala oleh masalah data ganda atau salah sasaran. (*/Ap)
Komentar