34 Persen Pemilih Coblos Sofyan-Ablit

Tanpa Perselisihan Pilkada, Partisipasi Paling Tinggi di Sulteng

BANGGAI, LUWUK POST-Sofyan Kaepa dan Ablit H. Ilyas memenangkan pemilihan kepala daerah secara mayoritas. Jauh tertinggal dari rival mereka pada pemilihan bupati kali kedua di Kabupaten Banggai Laut.

Pasangan yang diusung PKS dan Hanura itu memperoleh 14.107 suara atau 34,7 persen dari total daftar pemilih tetap. Setelah berjuang panjang, keduanya ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut, Sabtu (23/1), di gedung Balai Diklat BKPSDM setempat.

Wenny Bukamo yang berpasangan dengan -Ridaya La Ode Ngkowe hanya meraup 10.765 suara, lalu Tuty Hamid-Richard Manuas di posisi ketiga dengan perolehan suara 10.732, lalu Rusli Banun-Basri hanya mendapatkan 5.035 suara.

Jarak perolehan antara Wenny-Ridaya dan Sofyan Ablit terpaut jauh, yakni 3.342. Perbedaan itu membuat Sofyan-Ablit memenangkan suara publik cukup dominan.

Meski begitu, terdapat 14 persen pemilih yang tak memanfaatkan hak suaranya. Namun, menurut Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut Muhamad Syarif Asgar Uda’a, partisipasi pemilih dari kabupaten/kota yang menjadi peserta pilkada 2020, Kabupaten Banggai Laut berada di urutan pertama. “Partisipasi kita  di angka 86 persen,” katanya.

Dari tujuh kecamatan, ujar dia, rata-rata partisipasi pemilih di atas 90 persen. Akumulasi partisipasi yang mengantarkan Kabupaten Banggai Laut menjadi yang pertama di Sulawesi Tengah. “Bokan Kepulauan yang kita khawatirkan, paling tinggi angkanya 91 persen sekian,” papar dia.

Selain partisipasi yang cukup tinggi, pilkada 2020 di daerah ini tanpa perselisihan. Karena itu, KPU Kabupaten Banggai Laut menetapkan pasangan calon terpilih lebih cepat sesuai surat keputusan dari KPU RI. “Tujuh kabupaten masih tetap di Jakarta, mengawal proses di MK, Banggai Laut tetap tinggal di Banggai,” jelas dia.

Syarif menjelaskan, pihaknya segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah penetapan, para komisioner langsung bertolak ke Kota Palu. “Setelah penetapan, kita juga akan mengawal proses pelantikan. Koordinasi dalam hal ini dengan Tapem (Tata Pemerintahan),” katanya.

Terkait dengan proses pelantikan, kata dia, sesuai amanah konstitusi pelantikan akan dilangsungkan Maret atau April. “Dari 270 kabupaten yang mengikuti pilkada, daerah yang tidak ada sengketa akan dibuatkan jadwal Kemendagri untuk dilakukan pelantikan secara serentak,” tuturnya. (ali)