Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk, Dr. Sutrisno K. Djawa, SE., MM., mendorong perubahan paradigma pembangunan daerah dari yang selama ini berorientasi pada tingginya serapan anggaran menjadi pembangunan yang berpusat pada manusia atau human-centered development.
Menurut Sutrisno, APBD maupun APBN seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan dan seberapa banyak proyek yang diselesaikan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas masyarakat.
“Paradigma lama itu APBD atau APBN hanya serapan tinggi. Tapi kalau paradigma baru, manusia yang menjadi pusat. Karena tugas negara itu mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, sehingga manusia itu harus mampu hidup layak,” ujar Sutrisno.
Ia menjelaskan, pembangunan yang berpusat pada manusia setidaknya bertumpu pada empat pilar, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta perlindungan sosial.
Pada sektor kesehatan, kata Sutrisno, pembangunan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan rumah sakit atau peningkatan pelayanan kesehatan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut berdampak terhadap kesehatan masyarakat secara nyata.
“Untuk kesehatan, bukan hanya pelayanan, rumah sakit dan pelayanan. Pelayanan berapa? Apa gunanya membangun rumah sakit ratusan miliar kalau SDM-nya tidak bagus,” katanya.
Menurutnya, pembangunan kesehatan harus mencakup pemerataan pelayanan, penanganan stunting, kesehatan masyarakat serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
Dengan demikian, investasi kesehatan tidak berhenti pada tersedianya bangunan dan fasilitas, tetapi harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan masalah kesehatan seperti stunting dapat ditekan.
Pilar kedua adalah pendidikan. Sutrisno menilai pembangunan pendidikan juga tidak cukup hanya dengan membangun sekolah atau menyediakan sarana fisik.
Kualitas guru dan dosen, akses pendidikan serta relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman menjadi bagian penting dalam membangun SDM.
“Bukan hanya sekolah. Kalau kualitas gurunya, dosennya bagus, akses pendidikan bagus, kemudian kurikulumnya relevan, sesuai dengan zaman, itu bagus,” ujarnya.
Menurutnya, pendidikan yang baik akan membentuk manusia yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menghadapi perubahan serta berkontribusi terhadap pembangunan.
Pilar ketiga adalah ekonomi. Dalam bidang ini, Sutrisno menekankan pentingnya membangun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), membuka lapangan kerja serta memperluas akses masyarakat terhadap modal.
“UMKM itu harus dibangun, lapangan kerja, kemudian akses modal,” katanya.
Menurut Sutrisno, akses ekonomi tersebut tidak boleh hanya mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Sebaliknya, harus diarahkan pada terbentuknya kemandirian ekonomi.
“Bukan hanya konsumtif, tapi dia jadi kemandirian ekonomi,” tegasnya.
Pilar keempat adalah perlindungan sosial. Menurut Sutrisno, negara memiliki tanggung jawab memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan dan mampu menjalani kehidupan yang layak.
Ia menyebut masyarakat miskin, lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya sebagai bagian yang perlu mendapatkan perhatian melalui kebijakan perlindungan dan jaminan sosial.
“Misalnya kompensasi untuk orang miskin, lansia, disabilitas, masyarakat miskin. Negara harus hadir,” ujarnya.
Sutrisno menilai keempat pilar tersebut harus menjadi bagian dari arah penggunaan APBD dan APBN. Sebab, tujuan akhir pembangunan bukan sekadar menghasilkan bangunan atau menyelesaikan proyek dalam satu tahun anggaran, melainkan meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
Ia kemudian menyoroti pola lama yang menjadikan serapan anggaran sebagai salah satu ukuran utama keberhasilan pemerintah.
“Ukuran itu bukan sekadar hanya serapan tinggi APBD, tapi sesungguhnya suksesnya APBD itu kalau seandainya manusia itu hidup layak,” katanya.
Menurutnya, tingginya serapan anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pembangunan apabila tidak menghasilkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
“APBD ini bukan serapannya, tapi hasil dari itu. Karena ada dampaknya di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Sutrisno menegaskan, pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Berbeda dengan proyek fisik yang dapat selesai dalam waktu relatif singkat, pembangunan SDM membutuhkan proses yang berkelanjutan.
“Kalau bangunan itu kan tiga bulan bisa selesai dibangun. Tapi kalau SDM-nya bagus, ekonomi itu bisa dibangun kalau SDM-nya bagus,” katanya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu menggeser orientasi pembangunan dari sekadar output berupa proyek dan serapan anggaran menuju outcome berupa peningkatan kualitas manusia.
Indikator keberhasilan pembangunan, kata dia, semestinya tercermin pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya kemiskinan, membaiknya kondisi kesehatan serta semakin kuatnya kemandirian ekonomi masyarakat.
“Tujuan negara itu kan menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Bagi Sutrisno, pembangunan yang berpusat pada manusia bukan program jangka pendek. Investasi pada kesehatan, pendidikan, ekonomi dan perlindungan sosial membutuhkan konsistensi kebijakan serta anggaran dalam jangka panjang.
Dengan paradigma tersebut, APBD dan APBN diharapkan tidak berhenti sebagai angka serapan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk membangun manusia yang sehat, terdidik, mandiri secara ekonomi, serta terlindungi secara sosial.
“Negara ini bisa besar kalau SDM-nya bagus,” pungkasnya. (and)
Komentar