Dinas Koperasi dan UKM (Diskopukm) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar pelatihan dan sertifikasi peningkatan kompetensi bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bagi tiga kabupaten Banggai Bersaudara, yakni Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Kegiatan diikuti 106 peserta dan berlangsung di Hotel Estrella, Luwuk, Senin (16/11/2026).
Kegiatan dibuka langsung Kepala Diskopukm Provinsi Sulawesi Tengah, Sumarno, SE, serta dihadiri Asisten Deputi Rantai Pasok Kementerian Koperasi RI, M. Amin Nurhakim, bersama tim, pengajar, asesor, dan jajaran pejabat koperasi dari Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut.
Dalam laporan panitia, pelatihan dan sertifikasi ini merupakan angkatan kedua yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 16 hingga 19 November 2026, dengan rincian tiga hari pelatihan dan satu hari pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi.
Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme bendahara KDKMP dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan koperasi. Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab bendahara, sekaligus meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan keuangan koperasi secara tertib dan akuntabel,” ujar panitia dalam laporannya.
Peserta pelatihan terdiri atas dua kelas dari Kabupaten Banggai dengan jumlah 65 orang dan satu kelas gabungan dari Kabupaten Banggai Kepulauan serta Banggai Laut sebanyak 41 peserta. Mereka merupakan bendahara KDKMP yang sebagian besar berasal dari koperasi yang gerainya telah selesai dibangun maupun yang masih dalam proses pembangunan.
Dalam sambutannya, Kepala Diskopukm Sulteng, Sumarno, menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program prioritas nasional yang didorong pemerintah sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menempatkan KDKMP sebagai strategi memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga ke lapisan terbawah.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar membangun kelembagaan ekonomi di desa dan kelurahan, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, memperpendek rantai pasok, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola organisasi, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Karena itu, bendahara memiliki posisi strategis untuk memastikan seluruh transaksi dan laporan keuangan koperasi berjalan secara tertib, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumarno juga meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan pelatihan untuk memperdalam pengetahuan, berdiskusi dengan narasumber, serta bertukar pengalaman sebagai upaya meningkatkan kapasitas diri.
“Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Ikuti seluruh tahapan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan profesionalisme dan memberikan kontribusi terbaik bagi KDKMP,” ujarnya sebelum secara resmi membuka kegiatan.
Sementara itu, Asisten Deputi Rantai Pasok Kementerian Koperasi RI, M. Amin Nurhakim, menegaskan bahwa pelatihan khusus bagi bendahara KDKMP merupakan langkah penting dalam memastikan koperasi memiliki sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang baik.
Menurutnya, selain kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan, aspek kejujuran menjadi kunci utama dalam menjalankan koperasi.
“Yang paling utama adalah kejujuran dalam mengelola koperasi. Pembukuan yang baik harus didukung integritas pengurus, khususnya bendahara, agar koperasi dapat tumbuh sehat dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Pelatihan menghadirkan fasilitator dari Kementerian Koperasi serta asesor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Koperindo Profesional. Metode pembelajaran dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, penugasan berbasis pekerjaan, hingga observasi langsung dalam proses sertifikasi.
Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap seluruh bendahara KDKMP di wilayah Banggai Bersaudara mampu meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengakuan profesi melalui sertifikasi, sehingga pengelolaan koperasi dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan. (ap/mm)

Komentar