Helena: Perempuan Berdaya dan Anak Terlindungi Jadi Kunci Banggai Maju

Luwukpost.id -

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banggai, Helena Agustina Padeatu, S.H., M.Hum., tampil sebagai narasumber dalam perayaan HUT ke-60 Kompelsus Wanita Kaum Ibu (KWKI) Sinode Gereja Kristen Luwuk Banggai (GKLB) pekan lalu.

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan materi bertajuk “Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Membangun Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, dan Masyarakat yang Inklusif”.

“Pembangunan berkualitas menuntut adanya jaminan kesetaraan kesempatan bagi perempuan sekaligus lingkungan yang aman, sehat, dan terlindungi bagi setiap anak. Pemberdayaan perempuan sendiri bertujuan meningkatkan kapasitas, akses, kesempatan, dan kemandirian perempuan, termasuk di sektor pendidikan, ekonomi UMKM, kepemimpinan, sosial-budaya, kesehatan, hingga teknologi tanpa meniadakan peran laki-laki, melainkan memperkuat kemitraan yang adil,” jelas Helena.

Lebih lanjut di beberkan Helena, untuk di Kabupaten Banggai, data menunjukkan peran perempuan telah menonjol di sejumlah sektor, terutama ekonomi dan aparatur sipil. Tercatat 68,9 persen pelaku usaha mikro berdasarkan data terpilah adalah perempuan, serta 79,6 persen pelaku UMKM baru pada 2026 juga merupakan perempuan.

Di bidang sosial, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Banggai berada di angka 91,76 dengan perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan 70,98 berbanding laki-laki 77,35. Sementara di ranah politik dan pemerintahan, 58,75 persen PNS adalah perempuan, 16,13 persen menduduki jabatan Eselon II, 34,29 persen menjadi anggota DPRD (12 dari 35 kursi periode 2024–2029), dan 3,44 persen menjadi kepala desa (10 dari 291 desa).

Meski demikian, tantangan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian serius di daerah. Data kekerasan perempuan dan anak Kabupaten Banggai tahun 2026 dari DP2KBP3A menunjukkan korban didominasi perempuan sebesar 95,7 persen (dibandingkan laki-laki 4,3 persen), dengan komposisi usia dewasa 80,4 persen dan anak 19,6 persen. Berdasarkan kategori jenis kekerasan, kekerasan fisik menempati porsi terbesar yakni 47,3 persen, disusul kekerasan seksual 30,1 persen, KDRT 21,5 persen, dan psikis 1,1 persen.

“Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara terpadu mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah daerah. Keluarga berperan membangun komunikasi terbuka, menerapkan pengasuhan tanpa kekerasan, memenuhi kebutuhan dasar, mendukung pendidikan anak, serta mengawasi penggunaan internet yang aman.”

“Masyarakat juga diharapkan tidak menormalisasi kekerasan, menjaga kerahasiaan identitas korban, tidak main hakim sendiri, serta membantu akses layanan,” imbaunya.

DP2KBP3A Kabupaten Banggai mengarahkan langkah strategis melalui program jangka pendek berupa sosialisasi, pemetaan kebutuhan, pembaruan informasi layanan, dan penguatan koordinasi; jangka menengah melalui pelatihan usaha perempuan, penguatan kepemimpinan, edukasi pengasuhan positif, dan peningkatan kapasitas petugas; serta jangka panjang untuk mendorong kemandirian ekonomi, partisipasi pembangunan, dan lingkungan yang aman bagi anak.

Upaya ini juga dibarengi pencegahan perkawinan anak dengan mengingat batas usia minimum perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan dan dispensasi hanya melalui pengadilan sejalan dengan visi “Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, Keluarga Sejahtera, Banggai Maju.” (ap)

Komentar