Akhir September Batas Akhir Kesepakatan KUA-PPAS 2020

BANGGAI, LUWUK POST-Mohamad Tanjung Pawara mengetuk palu sidang, Menandai rapat paripurna di parlemen dihentikan sementara. “Saya skors, mati lampu,” katanya kepada wartawan ketika keluar dari ruangan sidang.

Paripurna Perda tentang LKPJ Bupati 2019 dan pembahasan KUA-PPAS tahun 2020 yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD itu, sempat terjadi pemadaman listrik, Senin (7/9) siang. Akibatnya, suara mikrofon tak terdengar, sehingga harus menunggu aliran listrik.

Sejak kemarin, para wakil rakyat memuli kembali agenda di ruang sidang. Sebab, pembahasan KUA-PPAS 2020 mesti dikebut karena Kementerian Dalam Negeri hanya memberikan tenggat waktu hingga akhir September.

Praktis ekskutif dan legislative hanya memiliki waktu tersisa  tiga pekan untuk pembahasan. Jika melewai batas waktu, daerah dianggap tak memiliki APBD Perubahan.

Penegasan itu terdapat dalam Permendagri Nomor 33/2019 tentang Pedoman Penyusunan  APBD 2020. “Persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020”.

Ketua Komisi III DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba, menyatakan, masih terdapat agenda pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah, sehingga setelah diparipurnakan KUA-PPAS  2020 belum langsung dibahas. “Masih ada KUA-PPAS 2021, itu yang lebih dulu masuk,” katanya, kemarin.

Karena itu, ia memperkirakan pembahasan KUA-PPAS 2020 baru bisa dibahas pekan depan. “Banyak kegiatan kami. LKPJ saja kalau mengikuti alurnya ini belum,” katanya.

Dengan begitu, hanya 14 hari waktu tersisa untuk mendalami dokumen tebal KUA-PPAS 2020. Selama ini, pembahasan tak pernah dilakukan malam hari, tetapi menyesuaikan dengan jam kerja, yakni mulai pukul 09.00 dan di akhiri pukul 16.00. Setelah itu dilanjutkan keesokan harinya.

Di sisi lain, pekan ini para anggota legislatif terbentur dengan agenda pemenangan. Pada 8-11 September terdapat pemeriksaan pasangan calon di RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai. Kemudian dilanjutkan dengan kerja-kerja pemenangan pilkada.

Berkaca pada daerah lain, KUA-PPAS 2020 telah disahkan beberapa pekan lalu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengesahan KUA-PPAS 2020 sebagai pijakan program untuk rancangan APBD 2020. (ali)