Anti-AT Mempersoalkan APBD, Herwin Yatim: Tidak Semua Harus dengan Uang

LUWUK, LUWUK POST-Tren penurunan APBD Kabupaten Banggai sejak kepemimpinan bupati Herwin Yatim-Mustar Labolo (WinStar) hingga saat ini, menjadi pembahasan dalam sesi debat kandidat putaran kedua, Minggu (22/11).

Oleh paslon nomor urut 1 HATIMU dan paslon nomor urut 2 AT-FM, tren penurunan APBD tersebut menjadi pertanyaan yang dilancarkan kepada paslon nomor urut 3 WinStar.

Pada sesi keempat debat kandidat putaran kedua yang dilaksanakan di Hotel Swiss-Belinn Luwuk itu, AT-FM melancarkan pertanyaan kepada WinStar yang merupakan calon petahana pada Pilkada Banggai 2020.

Menurut calon bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, APBD Kabupaten Banggai sejak kepemimpinan bupati terdahulu, terus menunjukkan peningkatan. Bahkan hingga akhir kepemimpinan Bupati Sofhian Mile, APBD Kabupaten Banggai menyentuh angka hingga Rp 2 triliun lebih.

Namun sejak pemerintahan WinStar, APBD Kabupaten Banggai tidak pernah menunjukkan tren kenaikan. Malah target APBD Rp 5 triliun seperti yang dijanjikan WinStar hingga akhir periode kepemimpinannya tidak dapat tercapai. Justru pada tahun 2020, APBD Kabupaten anjlok menjadi Rp 1,7 triliun.

“Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun kebijakan-kebijakan kepada masyarakat dan penanganan Covid-19, Kabupaten Banggai tentunya membutuhkan biaya, membutuhkan uang. Ketika Anda (WinStar) menjabat, apalagi janji yang akan dilakukan dalam meningkatkan APBD?” ujar Amirudin Tamoreka melempar pertanyaan kepada WinStar.

Pertanyaan serupa juga disampaikan calon bupati nomor urut 1, Sulianti Murad pada sesi kelima debat kandidat putaran kedua.”Semua orang tahu. Dalam kurun 4 tahun terakhir, APBD kita tidak pernah meningkat.

Di era bupati sebelumnya, APBD Kabupaten Banggai selalu meningkat. Bahkan di era kepemimpinan Bupati Sofhian Mile, peningkatan APBD mencapai dua kali lipat, dari angka Rp 781 miliar menjadi kurang lebih Rp 1,7 triliun. Sebenarnya ada problem apa bapak (WinStar) tidak mampu meningkatkan keuangan daerah?” tegas Ibu Anti-sapaan akrab Sulianti Murad.

Atas dua pertanyaan terpisah tersebut, Herwin Yatim memberikan jawaban. Menurutnya, dalam persoalan APBD, ada jatah secara nasional. Hal itu kata dia, bukan pada persoalan perbandingan antara APBD saat ini dan tahun sebelumnya. “Posisi APBD kita, bagaimanapun kita harus tahu, bahwa APBD itu 50 persen untuk gaji dan tunjangan pegawai, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan dan lain-lain itu untuk pokir dan pokok-pokok pikiran di eksekutif,” ujarnya.

Jangan, lanjut Herwin, pemerintah terlalu bersandar pada posisi kekurangan tersebut. “Coba kita bedah. Bagaimana kami memulai pemerintahan. Pegawai negeri mendapat tunjangan kinerja demikian baik. Itu perlu dikaji. Kemarin saat APBD naik, tanya pegawai berapa tunjangannya,” jelasnya.

Kemudian tambah Herwin, bagaimana dengan sentuhan yang telah mereka lakukan kepada pahlawan kemanusiaan yang dulu hanya mendapat upah Rp 700 ribu per bulan. Sekarang, para petugas kebersihan mendapatkan upah lebih dari dua kali lipat, yakni Rp 1,7 juta per bulan. “Itu yang penting. Jangan karena APBD turun kita tidak bisa lagi buat apa-apa,” terangnya.

Memang kata dia, pimpinan yang berlandaskan swasta sangat berbeda.  Tanpa uang tidak bisa bekerja. Namun bagi dia, tidak semua harus dengan uang.

“Begitu jadinya kalau pemimpin dari pengusaha, apa-apa harus ada uang. Kalau tidak ada uang tidak bisa kerja. Padahal tanpa uang pun bisa dilihat. Pinasa, posyandu prakonsepsi mendunia, tanpa uang Teluk Lalong, kilo 5, menghidupi ratusan anak muda kita,” imbuhnya. (and)