Pembahasan KUA-PPAS 2021 Tuntas, Dana Perimbangan Berkurang, PAD Harus Dipacu

BANGGAI, LUWUK POST— Pembahasan KUA-PPAS untuk APBD 2021 telah selesai. Eksekutif dan legislatif mesti mempercepat pembahasan rancangan APBD 2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan menjadi penopang fiskal di tengah menurunnya dana perimbangan.

Wakil Ketua I DPRD Banggai Laut Patwan Kuba juga mengakui pembahasan KUA-PPAS 2021. Dari eksekutif, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banggai Laut Ramli Nadjil yang intens membahas KUA-PPAS bersama legislatif. “Sudah selesai KUA-PPAS,” katanya di kantor bupati setempat, Senin (30/11).

Terkait dengan potensi penurunan APBD 2021, ia belum bisa memastikan. Namun, Ramli tak menampik adanya penurunan pendapatan akibat pandemi yang melanda sejak beberapa bulan terakhir. “Iya memang ada dampak dari Covid-19 ini,” jelas mantan Kepala Dinkes-P2 dan KB itu.

Menurunnya pendapatan daerah telah digambarkan Penjabat Sekretaris Daerah Banggai Laut, Idhamsyah. Karena itu, pendapatan asli daerah menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Namun, Ia mengungkapkan, saat ini terkendala pada sejumlah rumah makan dan perhotelan yang tak lagi menggunakan mesin hitung dengan alasan terjadi kerusakan hingga tidak adanya pekerja yang mengoperasikan. Karena itu, pencatatan secara manual bakal diterapkan.

“Tahun 2021 itu pak pimpinan sidang kita akan memulai dengan pengawasan personil, artinya kita menempatkan orang-orang di situ untuk mencatat langsung,” jelasnya saat membuka pembahasan KUA-PPAS beberapa waktu lalu.

Penempatan petugas itu, kata dia, berhasil diterapkan di salah satu pos di Toboli, Kabupaten Parigi Moutong untuk mendongkrak retribusi. Hasilnya, pendapatan asli daerah yang sebelumnya hanya Rp 750.000 setiap bulan, tetapi setelah petugas mencatat langsung terjadi peningkatan hingga menembus Rp 1.000.000 setiap harinya. “Kami cepat menyadari, kalau ini tidak dilakukan tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan,” papar dia.

Sebelumnya diberitakan, dana alokasi umum (DAU)sebesar Rp 431 miliar, tetapi 2021 terkoreksi menjadi Rp 398 miliar, sedangkan  dana alokasi khusus (DAK) hanya tertambah Rp 100 juta pada 2021 dari tahun sebelumnya. Penurunan pendapatan ini pada struktur fiskal daerah  membuat tambahan penghasilan ASN tak mengalami kenaikan. “Masih tetap sama dengan tahun 2020,” ujar Wakil Ketua I DPRD Banggai Laut, Patwan Kuba. (ali)