JAKARTA, Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, kembali menyuarakan aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika dalam Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Andhika dalam sesi penyampaian laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat sub wilayah timur I, yang mencakup lingkup tugas Komite II dan Komite IV DPD RI. Ia menegaskan bahwa pemekaran Kabupaten Tompotika dari kabupaten induk, Banggai, merupakan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan mendekatkan pelayanan publik.
“Sudah saatnya pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru secara lebih selektif dan objektif,” ujar Andhika di hadapan pimpinan dan jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI.
Menurut Andhika, usulan DOB Tompotika bukanlah isu baru, melainkan aspirasi lama yang terus diperjuangkan masyarakat. Luas wilayah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banggai saat ini dinilai memerlukan tata kelola pemerintahan yang lebih spesifik dan efektif.
“Laporan resmi yang kami susun ini merupakan hasil serapan aspirasi riil masyarakat selama kunjungan kerja. Salah satu desakan terbesar dari daerah adalah pencabutan moratorium DOB,” kata Andhika usai persidangan.
Ia menambahkan, pembentukan DOB Tompotika sangat rasional mengingat perkembangan wilayah Banggai yang terus meningkat setiap tahun, baik dari aspek demografi maupun potensi ekonomi daerah. Jika keran pemekaran dibuka, hal itu diyakini bakal berdampak positif pada percepatan kesejahteraan masyarakat.
Hingga saat ini, pemerintah pusat diketahui masih mempertahankan kebijakan moratorium pemekaran daerah demi menjaga stabilitas fiskal nasional dan mengevaluasi efektivitas pemerintahan daerah yang ada. Kendati demikian, tekanan dan dorongan dari berbagai wilayah, termasuk usulan DOB Tompotika, terus menguat seiring meningkatnya tuntutan pembangunan di tingkat akar rumput.(*/Ap)
Komentar