JAKARTA, Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, menyoroti ketimpangan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan nikel untuk daerah penghasil. Hal itu disampaikannya saat menyerahkan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I dalam Rapat Paripurna DPD RI di Jakarta Pusat, Jumat (22/5).
Dalam forum yang dihadiri seluruh anggota DPD RI dan jajaran Sekretariat Jenderal tersebut, Andhika menegaskan bahwa porsi DBH yang diterima Sulteng saat ini belum sebanding dengan dampak sosial, lingkungan, serta biaya pemeliharaan infrastruktur akibat aktivitas industri smelter dan hilirisasi nikel.
“Jangan sampai daerah penghasil hanya menjadi tempat mengambil hasil bumi, sementara yang tertinggal bagi masyarakat hanya debu jalan tambang, kerusakan lingkungan, dan beban sosial,” tegas Andhika.
Berdasarkan data kunjungan kerja periode 24 April hingga 13 Mei 2026, Sulteng hanya menerima DBH sektor tambang nikel sekitar Rp200 miliar hingga Rp222 miliar per tahun. Padahal, kontribusi industri smelter di Morowali dan Morowali Utara terhadap pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp200 triliun hingga Rp570 triliun per tahun.
“Kami menganggap ini anomali dan belum mencerminkan keadilan. Diperlukan langkah konkret untuk duduk bersama mencari formula bagi hasil yang lebih adil,” katanya.
Kondisi ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran nasional yang mempersempit ruang fiskal daerah. Andhika mengungkapkan, saat ini masih terdapat sisa kurang bayar DBH untuk Provinsi Sulteng sebesar Rp900 miliar yang harus segera direalisasikan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pemangkasan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sangat memengaruhi progres pembangunan. Apalagi daerah kini dihadapkan pada lonjakan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tingginya belanja pegawai yang melampaui ketentuan.
Selain persoalan DBH, Andhika juga menyampaikan hambatan teknis pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta fenomena kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Sulteng. Ia berharap aspirasi ini menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat agar kebijakan pembangunan lebih berpihak pada daerah penghasil. (*/AP)
Komentar