Dugaan Pemotongan Bantuan BOK, Risal Arwie Sebut Sikap Gerindra Membingungkan

SALAKAN, LUWUK POST-Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Muh Risal Arwie menyebut, penolakan Fraksi Gerindra terhadap laporan akhir kerja Panitia Khusus (Pansus) Angket atas dugaan pemotongan dana bantuan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2019 membingungkan.

Dia mengaku memahami hak setiap fraksi di dewan untuk menerima atau menolak setiap kebijakan. Namun perubahan sikap Fraksi Gerindra di akhir kerja Pansus justru menuai tanda tanya. Sebab, sejak tahapan awal dugaan itu diseriusi Komisi I lalu ditindaklanjuti lembaga melalui dengan membentuk Pansus, salah satu aleg Gerindra menjadi yang paling getol menyoroti bahkan menseriusi pengungkapan masalah BOK.

“Saat pembentukan Pansus Gerindra juga mengusulkan salah satu alegnya masuk sebagai anggota. Anehnya, ketika diakhir laporan dimana Pansus telah menemukan titik terang atas kasus itu, Gerindra justru menarik diri dengan menolak rekomendasi laporan Pansus. Gerindra seakan memperlihatkan tata cara ber-DPR yang buruk. Ada apa itu?,” tanya Risal, Selasa (8/9).

Menurut dia, kondisi itu akan terkesan biasa-biasa saja sebagai perwujudan demokratis ber-DPRD jika sejak awal Fraksi Gerindra menolak berkecimpung dengan kerja-kerja Pansus. Atas dasar itu, Risal mencurigai, penolakan Gerindra adalah bentuk perlindungan terhadap oknum-oknum bersalah dalam kasus itu.

Benar, sambung dia, DPC Gerindra Bangkep saat ini dinahkodai Rais D Adam yang notabene adalah bupati di Pulau Peling. Sebagai partai politik (parpol) penguasa, Risal menilai, Gerindra tidak sepantasnya berlagak aneh dengan alasan tak subtansial.

“Alasan penolakan Gerindra adalah, jangan hanya BOK tahun 2019 saja yang diusut, tapi juga di tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah sangat memahami itu, BOK tahun 2019 hanyalah pintu masuk DPRD selaku lembaga pelapor kepada penyidik lembaga penegak hukum untuk perkembangan atau pendalaman kasus,” terang dia.

Lebih lanjut, Risal menyampaikan, Parlemen Trikora memiliki total 6 fraksi. Dimana 5 fraksi mendominasi pernyataan menerima hasil kerja Pansus. Karena itu, dia menegaskan, penolakan Gerindra tidak akan menyurutkan sikap DPRD menindaklanjuti rekomendasi Pansus.

“Keputusan Gerindra justru memberi semangat tinggi bagi kami untuk membuktikan bahwa DPRD akan benar-benar menegakan fungsinya, benar-benar bekerja, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ingat, kami bukan orang-orang bodoh,” ucap Risal.

Olehnya, Risal memastikan DPRD dalam hal ini 5 fraksi akan menentang sikap Gerindra untuk mengetahui apa modus penolakan tersebut. Jelasnya, lanjut dia, kedepan DPRD ingin bener-benar bekerja.

“Jadi jangan ada yang menghalangi atau mengintervensi kami. Selama ini kami sudah cukup toleran dengan pemerintah. Saya juga minta maaf jika nantinya DPRD akan memberlakukan voting dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Dan jangan paksa kami untuk menjadi lembaga pengintai. Sebab kami tau semua masalah di negeri ini,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPC Gerindra Bangkep Rais D Adam yang dikonfirmasi via Whatsapp di nomor pribadinya belum menjawab pertanyaan sejumlah awak media. Meski telah membaca pesan awak media, namun karena kesibukannya, bupati Bangkep itu belum memberi tanggapan apapun.(Iman)