Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Banggai terus memacu berbagai program strategis guna menekan angka stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Berdasarkan data tren Keluarga Risiko Stunting (KRS) Kabupaten Banggai yang dihimpun dari BKKBN, tingkat risiko keluarga di wilayah ini menunjukkan tren penurunan signifikan dalam lima tahun terakhir.
Pada 2021, prevalensi KRS sempat menyentuh angka 59,16 persen (33.499 keluarga dari sasaran 56.623). Angka tersebut berhasil dipangkas secara konsisten hingga mencapai 19,48 persen (11.853 KRS) pada 2024, dan diproyeksikan terus melandai ke angka 19,34 persen (11.608 KRS dari sasaran 60.004) pada tahun 2025.
Kepala DP2KBP3A Kabupaten Banggai, Helena A. Padeatu, membeberkan dinamika data tersebut saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (20/8/2026). Ia mengakui bahwa meski secara akumulatif terjadi penurunan besar dibanding beberapa tahun lalu, penurunan tingkat risiko pada tahapan terkini masih bergerak secara perlahan.
Helena menjelaskan, penyaluran paket bantuan stunting terus mengalami penyesuaian dinamis di lapangan. Pada tahun anggaran 2024, sekitar 1.000 paket bantuan sempat diserahkan secara terpusat di Graha Pemda Banggai. Tahapan penyaluran bertahap kemudian dilanjutkan sebanyak 500 paket, hingga tersisa 158 paket pada tahapan intervensi berikutnya.
Namun demikian, Helena menggarisbawahi bahwa tantangan utama penanganan stunting tidak sekadar urusan ekonomi atau keterbatasan bantuan pangan semata. Faktor pola pengasuhan (parenting) justru menjadi kendala krusial yang kerap terabaikan oleh masyarakat.
“Keluarga berisiko stunting itu bukan hanya dari kalangan warga kurang mampu. Terkadang ada anak dari orang tua yang berstatus PNS juga berisiko, karena faktor pola asuh yang kurang tepat di rumah,” tuturnya.
Menghadapi tahun anggaran 2026, DP2KBP3A Kabupaten Banggai telah memetakan wilayah prioritas berdasarkan data lokus resmi dari pemerintah provinsi. Langkah ini diambil agar intervensi tidak mengambang dan benar-benar menyasar wilayah dengan tingkat risiko tertinggi.
Sebanyak enam kecamatan ditetapkan sebagai wilayah fokus penanganan utama, yakni, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Toili, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Nuhon dan Kecamatan Simpang Raya.
Pemetaan ini ditujukan agar intervensi program Bantuan Usaha Keluarga Berencana (BUKB) serta penyaluran paket bantuan dapat terealisasi secara presisi dan tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KBP3A Banggai, Sriwahyuni Ningsih, S.H., menegaskan bahwa peran dinasnya berfokus pada ranah mitigasi hulu melalui penguatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).
“Kegiatan pencegahan berjalan sangat baik karena kita mengedepankan sosialisasi. Penurunan angka risiko ini juga tidak lepas dari dukungan lintas sektor melalui program Gerak Cepat Stunting serta keterlibatan aktif Ayah Asuh Cegah Stunting,” jelas Sriwahyuni.
Pihaknya turut menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi dari berbagai elemen lintas instansi yang turun langsung ke lapangan. Di antaranya keterlibatan aktif Kodim 1308/Luwuk Banggai serta Kejaksaan Negeri (Kajari) Banggai yang mengawal dan mengantarkan bantuan secara langsung ke kecamatan-kecamatan sasaran.
“Meski penurunannya terjadi secara bertahap, intervensi kolaboratif ini terbukti memberi dampak nyata dalam menekan risiko stunting di Kabupaten Banggai,” pungkasnya. (ap/mm)
Komentar